PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DESA PELIATAN, UBUD, BALI
Made Yaya Sawitri1, I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi 2, Komang Ema Marsitadewi,

Universitas Warmadewa

Abstract

Dana desa (DD) adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota. Tujuan dari pemberian Dana desa yakni meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa- dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Dari tujuan-tujuan Dana desa tersebut, maka keberadaan dana desa harus menjadi stimulus pembangunan desa ke arah yang lebih baik.
Stimulus pembangunan desa salah satunya ialah penggunaan Dana desa yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan. Sayang sekali dari sekian banyak penelitian yang mengkaji tentang penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai bagaimana dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan perempuan.
Penelitian ini akan mengambil tempat di Desa Peliatan. Desa Peliatan sendiri dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini mendapat penghargaan sebagai desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi terbaik se-Provinsi Bali di tahun 2018 (Murdaningsih, 2019). Sumber data primer untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah wawancara dan observasi lapangan terhadap masyarakat Desa Peliatan. Kelompok informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua PKK, dan beberapa anggota PKK.
Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara mendalam terkait tingkat partisipasi perempuan dalam proses implementasi Dana Desa di Desa Peliatan. Lebih lanjut, penelitian ini juga ingin menghasilkan kajian terkait dengan pengaruh Dana Desa dalam mendukung pemberdayaan perempuan di desa.

Keywords: Pemberdayaan Perempuan, Dana Desa, Desa Peliatan.

Topic: Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan